H. Busdir Tegaskan, PGRI Bukan Organisasi Politik

Mamuju Tengah - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) ke satu tahun 2022.

Kegiatan berlangsung di Pantai Desa Kombiling Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, Sabtu (2/7/2022).

Baca juga: Raih Juara 2 Lomba Defile, Kepala SMPN 1 Karossa : Kami Tidak Menyangka

Kegiatan Rapim dipimpin Ketua PGRI Mamuju Tengah, H. Busdir S.Pd, M.M didampingi Sekretaris PGRI, Marhuding S.Pd, M.M beserta jajarannya, juga dihadiri Kepala Desa Kombiling, Para Ketua PGRI serta Pengurus Kecamatan se Mamuju Tengah dan Pengurus Ranting PGRI.

Dalam sambutannya, H. Busdir mengucapkan terimakasihnya kepada Pemerintah Desa Kombiling dan Pengurus PGRI Kecamatan Pangale atas terselenggaranya dengan baik kegiatan Rapim tersebut.

Baca juga: Gelar Pelatihan Penyusunan Kisi-kisi, Kadis Pendidikan H. Busdir: Guru Harus Banyak Membaca

Dirinya menyebut, sinergitas antara Pemerintah baik Kecamatan maupun Desa dan tenaga pendidik harus terus terjalin dengan baik.

"Pemerintah tentu diharapkan dukungannya, baik Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa untuk bersinergi dengan para tenaga pendidik agar terjalin hubungan dengan baik" katanya.

Baca juga: Tiga SD Bersaing Ketat Lomba Cerdas Cermat Gugus ll Kecamatan Topoyo

Ia mengatakan, dipilihnya ujung selatan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu Kecamatan Pangale tepatnya di Pantai Kombiling sebagai tempat pelaksanaan Rapim pertama, bertujuan membangun silaturahmi dan kebersamaan serta mempererat hubungan Pemerintah desa atau kecamatan dengan PGRI.

Busdir selaku Ketua PGRI yang juga Kadis Pendidikan Mamuju Tengah menegaskan, PGRI bukan organisasi politik tetapi PGRI adalah organisasi profesi, yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan guru.

Baca juga: Jarimatika Perkalian 2 Super Mudah

"Saya kembali tegaskan, PGRI bukan Organisasi Politik tetapi organisasi profesi, jadi apabila ada yang mendengar isu-isu diluar sana mengatakan, Saya menggunakan PGRI untuk ajang Politik itu tidak benar" tegasnya.

Ia juga menegaskan, PGRI dijalankan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Baca juga: Kementerian PPPA Siap Berkolaborasi Dengan Puluhan Organisasi Pelajar dan Mahasiswa  Kawal UU TPKS

"Kita harus menjalankan organisasi PGRI berdasarkan AD/ART kita, karena itu merupakan pedoman kita" tutupnya.